Kewarganegaraan

Menurut ahli kenegaraan, Oppenheimer  dan Lauterpacht, syarat berdirinya suatu negara haruslah memenuhi unsur-unsur :

• ·         Rakyat yang bersatu

• ·         Daerah atau wilayah

• ·         Pemerintahan yang berdaulat

• ·         Pengakuan dari negara lain

Rakyat merupakan unsur terpenting karena rakyatlah yang pertama kali berkehendak membentuk negara. Rakyat pula yang memulai merencanakan, merintis, mengendalikan, dan menyelenggarakan pemerintahan negara.

Didalam suatu negara, rakyat dapat dibedakan menjadi :

1.   Penduduk dan bukan penduduk
2.   Warga negara dan bukan warga negara (warga negara asing)

Pembedaan rakyat berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu didalam suatu negara adalah sebagai berikut :

> Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili didalam suatu wilayah negara (menetap). Dan mereka yang lahir secara turun temurun dan besar didalam suatu negara tersebut.
> Bukan penduduk adalah mereka yang berada didalam suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu.

Pembedaan rakyat berdasarkan hubungannya dengan pemerintahan negaranya adalah sebagai berikut :
> Warga Negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara.
> Bukan Warga Negara (orang asing) adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah dimana mereka berada.

Asas Kewarganegaraan :

• Ius Soli Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut daerah atau negara tempat dimana ia dilahirkan.  

•  Ius Sanguinsi Adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan. 

Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaraan dibeberapa negara, baik yang menerapkan asas ius soli maunpun ius sanguinis, dapat menimbulkan dua kemungkinan, yaitu:

1. Apatride, yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempinyai kewarganegaraan.
2. Bipatride, yaitu adanya seorang warga negara yang memiliki dua macam kewarganegaraan sekaligus  (kewarganegarn rangkap).

Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk manapun warga negara, secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945.

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

Orang-orang bangsa lain, menurut penjelasan UUD 1945 adalah orang-orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, penduduk di Indonesia, berdasarkan Indische Staatsregeling (Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda) tahun 1927, terbagi dalam 3 golongan, yaitu sebagai berikut

a.                   Golongan Eropa, yang terdiri atas :

1.                  Bangsa Belanda,

2.                  Bukan bangsa Belanda tetapi orang  yang asalnya dari Eropa,

3.                  Bangsa Jepang (untuk kepentingan hubungan perdagangan),

4.                  Orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, dan

5.                  Keturan mereka yang disebut diatas.

b.                  Golongan Timur asing, yang meliputi :

1.                  Golongan Cina (Tionghoa), dan

2.                  Golongan Timur Asing yang bukan Cina

c. Golongan Bumiputera (Indonesia), yang     meliputi :

1.                 Orang-orang Indonesia asli serta keturunannya yang tidak memasuki golongan rakyat lain, dan

2.                  Orang yang mula-mula termasuk golongan rakyat lain, lalu masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan Indonesia asli.

Status warga negara Indonesia telah dibicarakan dalam UU RI No. 3 tahun 1946, yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :

1.      Penduduk asli dalam daerah RI, termasuk anak-anak dari penduduk asli itu sendiri,

2.      Isteri seorang warga negara,

3.      Keturunan dari seorang warga negara yang menikah dengan wanita warga negara asing,

4.      Anak yang lahir dalam daerah RI yang oleh orangtuanya tidak diketahui dengan sah,

5.      Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang mempunyai kewarganegaaran Indonesia, meninggal,

6.   Orang bukan penduduk asli yang paling terakhir bertempat tinggal di Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut, dan telah berumur 21 tahun atau telah menikah.

7.      masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan perwarganegaraan (naturalisasi).

 

 

Dalam persetujuan KBM dikatakan bahwa yang menjadi warga negara RI adalah sebagai berikut :

1.     Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dahulu termasuk dalam golongan Bumiputera dan berkedudukan diwilayah RI.

2.      Orang Indonesia, kawulanegara Belanda, yang bertempat tinggal di Suriname atau Antilen (koloni Belanda).

3.    Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya bertempat tinggal 6 bulan diwilayah RI dan dalam waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memelih menjadi warga negara Indonesia.

4.    Orang Belanda yang dilahirkan diwilayah RI atau sedikitnya bertempat tinggal 6 bulan diwilayah RI dan dalam waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memelih menjadi warga negara Indonesia.

5.      Orang asing (kawula negara Belanda) bukan orang Belanda yang lahir di    Indonesia dan bertempat tinggal di RI dan dalam waktu 2 tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak menjadi warga negara Indonesia.

Dalam UU No. 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dikatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah :

1.      Mereka yang telah menjadi warga negara berdasaarkan  UU/Peraturan/Perjanjian yang berlaku surut,

2.      Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UU No.62 Tahun 1958 yakni sebagai berikut :

a.       Pada waktu lahirnya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan          seorang warga negara Indonesia.

b.      Lahir pada waktu 300 hari, setelah ayahnya meninggal dunia     dan ayah itu pada waktu meninggal dunia adalah warg negara RI.

c.       Lahir dalam wilayah RI selama orangtuanya tidak diketahui.

d.      Memperoleh kewarganegaraan RI.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, undang-undang tentang kewarganegaraan di Inonesia adalah sebagai berikut :

a.      Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

b.     Undang-undang No. 2 Tahun 1958, tentang Penyelesaian Dwi Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.

c.   Undang-undang No. 62 Tahun 1958, tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurna Undang Undang No. 3 Tahun 1946.

d.      Undang-undang No. 4 Tahun 1969, tentang Pencabutan UU No. 2 tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

e.       Undang-undang No. 3 Tahun 1976, tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62 Tahun 1958.

Menurut UU No. 62 / 1958 yang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a.     Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang /peraturan / perjanjian yang terlebih dahulu telah berlaku (berlaku surut).

b.      Kelahiran (asas ius soli).

c.       Adopsi melelui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing dibawah umur 5 tahun).

d.      Anak-anak diluar pernikahan dari seorang wanita Indonesia.

e.       Pewarganegaraan (naturalisasi).

f.       Setiap orang asing menikah dengan seorang laki-laki Indonesia.

g.    Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum menikah mengikuti ayah atau ibunya (asas ius sanguinis).

h.    Anak orang asing yang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yang orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 tahun atau sudah menikah melalui pernyataan.

Prosedur permohonan perwarganegaraan melalui proses naturalisasi diatur menurut UU No. 62 tahun 1958, Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1980 tanggal 11 Februari 1981.

1.      Naturalisasi Biasa

Syarat-syaratnya:

a.         Telah berusia 21 tahun,

b.         Lahir diwilayah RI atau bertempat tinggal yang paling akhir minimal 5 tahun berturut-turut, atau 10 tahun tidak berturut-turut,

c.         Apabila ia seorang laki-laki yang sudah menikah, ia perlu mendapat persetujuan dari RI,

d.        Dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan RI,

e.         Dalam keadaan sehat rohaniah dan jasmaniah,

f.          Bersedia membayar pada kas negara uang sejumlah antara Rp. 500 sampai Rp. 10.000 bergantung kepada penghasilan setiap bulan,

g.         Mempunyai mata pencahariaan yang tetap,

h.         tidakmempunyai kewarganegaraan yang lain apabila ia memperoleh  kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI.

2.      Naturalisasi Luar Biasa (Istimewa)
Dapat diberikan bagi mereka (warga asing) yang telah berjasa pada negara RI dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi warga negara RI, atau dapat diminta oleh negara RI. Kemudian mereka mengucapkan sumpah atau janji setia (tidak perlu memenuhi semua syarat sebagaimana dalam naturalisasi biasa). Cara ini diberikan oleh presiden dengan persetujuan DPR RI.

Dalam memperoleh kewarganegaraan selain melalui cara naturalisasi, dapat juga dengan cara berikut :

a.       Kelahiran, yaitu pada asasnya siapa saja yang lahir di Indonesia adalah warga negara RI (asas ius soli),

b.  Pengangkatan, yaitu pengangkatan anak berusia 5 tahun kebawah secara sah (adopsi) oleh orangtua angkatnya maka anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan RI,

c.    Dikabulkan permohonannya, yaitu permohonan yang dikabulkan oleh Menteri Kehakiman seperti orang asing yang lahir dan bertempat tinggal diwilayah RI tetapi tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya,

d.  akibat pernikahan, yaitu suatu pernikahan antara wanita asing dengan pria WNI, maka si istri akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Tapi apabila wanita WNI menilah dengan pria asing maka si istri akan kehilangan kewarganegaraan Indonesia,

e.  Ikut ayah dan Ibu, yaitu anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) maka kewarganegaraan anak tersebut ditentukan atau mengikuti orangtuanya terutama ayahnya (asas ius sanguinis),

f.       Pernyataan, yaitu apabila suami orang asing, istri orang asing atau anak yang sudah dewasa tersebut diatas tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah / ibunya maka mereka memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan pernyataan .

Hilangnya Kewarganegaraan

Menurut UU No. 62 Tahun 1958, seorang warga negara Indonesia akan kehilangan kewarganegaraannya bila memenuhi hal-hal berikut :

a.       Menikah dengan seorang laki-laki asing,

b.      Bercerai dengan seorang wanita asing dengan laki-laki WNI,

c.       Anak yang orangtuanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia,

d.      Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauan sendiri,

e.       Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain,

f.       Diakui oleh seorang warga negara asing sebagai anaknya,

g.      Diangkat anak secara sah oleh seorang warga negara asing,

h.      Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh menteri kehakiman dengan persetujuan Dewan menteri,

i.        masuk dalam dinas asing tanpa izin terlebih dahulu dari menteri kehakiman RI,

j.        Mengatakan sumpah atau janji kepada negara lain,

k.      Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing,

l.        Mempunyai paspor dari negara lain,

m.    Bertempat tinggal diluar negeri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia kecuali jika ia dalam dinas negara RI

Persamaan kedudukan warga Negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya atau suku.

Prinsip Persamaan

Kewajiban moral atau tuntutan tingkah laku yang terkandung dalam sila kelima :

1. Menyadari adanya hak yang sama untuk menciptakan keadilan,
2. Sosial dalam hidup bermasyarakat,
3. Menyadari adanya kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat,
4. Mengembangkan perbuatan luhur,
5. Menjunjung tinggi sikap kekeluargaan,
6. Menjunjung tinggi suasana kekeluargaan.

Sikap Warga Negara di Berbagai Bidang Kehidupan

1. Tennggang rasa dan tepa selira terhadap nasib sesamanya,
2. Hemat, cermat, dan tepat dalam memilih dan menggunakan suatu barang atau kekayaan alam,
3. Disiplin untuk menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup dan kekayaan alam,
4. Ikhlas menolong sesama,
5. Ikut aktif dalam kegiatan gotong royong,
6. Menghindari sikap tidak adil,
7. Menghormati hak milik orang lain,
8. Mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongan.